LIRA: Isu Pergantian Sekda Aceh Digoreng Elite di Luar Sistem
KUTACANE – Pegiat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menilai polemik pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh bukan lahir dari kebutuhan objektif birokrasi, melainkan digoreng oleh elite politik di luar sistem pemerintahan yang gagal menempatkan diri dalam struktur kekuasaan Pemerintah Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati LIRA Aceh Tenggara, Saleh Selian, merespons isu pergantian Sekda Aceh yang belakangan dikaitkan dengan tudingan ketidakcakapan pengelolaan anggaran dan dipertontonkan secara terbuka ke ruang publik.
Menurut Saleh, kegaduhan yang berkembang tidak mencerminkan konflik substantif antar lembaga, melainkan lebih menyerupai manuver politik aktor-aktor eksternal yang kehilangan akses pengaruh, anggaran, serta ruang kendali kebijakan.
Ia menilai, indikasi tersebut semakin terlihat karena tekanan terhadap Sekda Aceh justru menguat setelah Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Aceh.
“Ini bukan soal kinerja Sekda semata. Ini lebih pada kekecewaan politik pihak-pihak yang gagal masuk sistem, lalu menggunakan isu jabatan untuk menciptakan kegaduhan,” kata Saleh, Senin (2/2).
Saleh menegaskan, narasi pergantian Sekda sengaja diproduksi dan dipelihara sebagai alat tekanan politik, di saat Aceh sedang menghadapi persoalan serius, mulai dari bencana banjir hingga tekanan ekonomi masyarakat pascabencana.
“Ketika rakyat fokus bertahan dan bangkit, justru muncul drama politik yang berpotensi memecah konsentrasi pemerintahan. Ini bukan kritik konstruktif, tapi gangguan terhadap stabilitas,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pergantian Sekda di tengah tahun anggaran berisiko mengganggu konsolidasi birokrasi dan kesinambungan program. Dampaknya bukan hanya pada administrasi, tetapi juga pada realisasi anggaran, termasuk program rehabilitasi pascabanjir dan pemulihan ekonomi warga terdampak.
Saleh juga menilai serangan terhadap Sekda Aceh tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari dinamika perebutan pengaruh terhadap simpul strategis birokrasi dan anggaran daerah.
“Sekda adalah pusat koordinasi administrasi dan anggaran. Karena itu, publik perlu jernih membaca situasi ini sebagai manuver politik, bukan semata persoalan teknis pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saleh mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh narasi yang dibangun melalui konflik jabatan. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam pemerintahan adalah hal wajar dan memiliki mekanisme penyelesaian sendiri.
“Publik perlu tetap kritis, tapi juga rasional. Jangan sampai opini dibentuk oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang justru berada di luar sistem pemerintahan,” katanya.
LIRA, lanjut Saleh, mendorong Pemerintah Aceh dan DPRA untuk menjaga soliditas internal, menutup ruang intervensi politik eksternal, serta memusatkan perhatian pada penanganan banjir, pemulihan ekonomi, dan perlindungan sosial masyarakat terdampak.
“Rakyat tidak membutuhkan kegaduhan jabatan. Yang dibutuhkan adalah pemerintah yang fokus bekerja dan hadir untuk rakyat,” pungkasnya.(*)
