Diduga Proyek Pokir DPRA Dapil 8 Sarat Masalah, LIRA Desak Polda Aceh Bentuk Tim Khusus
ACEH - Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara mendesak Polda Aceh membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek fisik dari dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRA Dapil 8, yang mencakup Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues.
Bupati LIRA Aceh Tenggara, M. Saleh Selian, menyoroti buruknya kualitas pengerjaan berbagai proyek Pokir yang bersumber dari aspirasi legislatif. Ia menilai banyak proyek yang tidak sesuai spesifikasi, bahkan belum selesai tapi dananya sudah habis dicairkan.
“Di lapangan, khususnya di Aceh Tenggara, kami mendapati banyak proyek Pokir DPRA yang dikerjakan asal-asalan. Sebagian belum rampung, namun dananya sudah ditarik habis oleh rekanan. Ini terjadi dalam rentang anggaran 2023 hingga 2024,” tegas Saleh, Selasa (15/7).
Saleh juga mengungkapkan, dugaan praktik jual beli proyek Pokir sudah menjadi pembicaraan umum. Ia menyebut transaksi semacam ini sebagai salah satu faktor utama buruknya mutu pengerjaan di lapangan, karena rekanan dibebani 'fee' tinggi sejak awal.
“Fee proyek yang diduga tinggi menyebabkan pengerjaan tidak lagi fokus pada kualitas, tapi pada bagaimana untung tetap besar. Kalau Polda Aceh serius, lakukan audit investigatif. Saya yakin akan terbongkar banyak pelanggaran yang merugikan keuangan negara,” ujarnya.
LIRA mengidentifikasi sejumlah proyek bermasalah, mulai dari pembangunan sarana air bersih, fasilitas pendidikan di SMK PP Negeri Kutacane, hingga proyek fisik di bawah lingkup Dinas Dayah Aceh.
Lebih jauh, Saleh juga mengkritik adanya dugaan intervensi politik terhadap aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan proyek-proyek tersebut. Ia menyebut, pemanggilan pihak BPBJ oleh Polda Aceh sempat diwarnai tekanan politik.
“Imunitas anggota dewan bukan tameng untuk melindungi dari jeratan hukum. Hak ini tidak absolut. Jika sudah menyangkut dugaan penyimpangan anggaran dan pelanggaran etik, maka tak ada alasan hukum tidak ditegakkan,” tandasnya.
Saleh berharap Polda Aceh tidak gentar menghadapi tekanan, dan segera melakukan langkah konkret untuk mengungkap dugaan korupsi berjamaah dalam proyek Pokir Dapil.8.
"Kami tunggu gebrakan Polda Aceh. Jangan sampai karena intervensi, hukum jadi tumpul ke atas,” pungkasnya. (*)
