Walikota LIRA Pasuruan Sependapat dengan Presiden LIRA, Minta Para Pimpinan KPK Mundur
PASURUAN - Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Pasuruan turut angkat bicara tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua pejabat di lingkungan Basarnas pada beberapa hari lalu.
Melansir dari sejumlah media online, pada Selasa (25/7/2023), kedua pejabat di lingkungan Basarnas itu diduga telah menerima uang suap dari beberapa proyek di Basarnas pada tahun 2021 hingga 2023 dengan jumlah sekitar Rp 88,3 miliar. Dan disinyalir suap itu diterima dari berbagai vendor pemenang proyek.
Tentang itu, Walikota LIRA Pasuruan Sulhendry Sulaiman, S.H sependapat dengan Presiden LIRA Andy Syafrani, yakni meminta agar para pimpinan KPK mundur dari jabatan karena dianggap tidak bekerja secara profesional.
“Permintaan maaf komisioner KPK terhadap kejadian tersebut, merupakan sikap tidak profesional dan akan semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah ini di saat memang persepsi publik masih rendah”, kata Sulhendry Sulaiman, Sabtu (29/7) pagi.
Menurut Izul (panggilan akrab Sulhendry Sulaiman), pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu baik terhadap pejabat sipil maupun militer. Kendati demikian, tentunya harus mengedepankan SOP ketika bertindak.
“Permintaan maaf dari lembaga atas tindakan hukum yang dilakukan secara kelembagaan bukanlah perbuatan yang tepat, karena ini bukan wilayah moralitas tapi wilayah hukum atas perbuatan hukum berdimensi publik”, ungkapnya.
LSM LIRA berharap agar hal itu menjadi dasar atau alasan kuat untuk mundurnya semua komisioner KPK yang ada. Mengingat di periode ini, kata pihak LIRA menjadi momen terburuk kinerja KPK selama ini dan itu tidak boleh dibiarkan.
“Jika benar salah satu direktur di KPK mengundurkan diri karena hal ini, maka harusnya seluruh pimpinan KPK mengikuti langkah ini sebagai pertanggungjawaban kelembagaan, bukan personal”, tambahnya.
Bahkan Walikota LIRA Pasuruan juga sependapat supaya Presiden Joko Widodo. Untuk mengambil sikap bukan terhadap proses hukum yang berjalan, tapi terhadap keberlangsungan lembaga KPK kedepan.
“Hanya dengan mundurnya pimpinan KPK dan diikuti dengan pertanggungjawaban hukum lainnya, reputasi KPK dapat dipulihkan dan kepercayaan publik terhadap lembaga dan komitmen pemberantasan korupsi oleh KPK dapat diraih kembali”, ucapnya.
Lebih lanjut, LIRA mengajak seluruh komponen masyarakat kritis serta mendesak kepada DPR RI agar para piminan KPK mundur dan mengganti dengan yang baru.
“Kami mengajak seluruh komponen masyarakat kritis dan pimpinan DPR untuk mendesak agar pimpinan KPK secara gentle mundur dari jabatannya demi kepentingan publik”, pungkas Izul. (*)
Artikel ini telah tayang di: portal-indonesia.com
