P-APBD Tidak Disahkan DPRD, Bupati LIRA Situbondo Angkat Bicara
JATIM - Tidak disahkannya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) Kabupaten Situbondo oleh DPRD karena PKB, PPP dan PDIP tidak menyetujui, berdampak terhadap tidak terealisasinya program pemerintah daerah. Termasuk di dalamnya gaji tenaga honorer dan bahan bakar untuk pemadam kebakaran.
Bahkan berdasarkan informasi yang dihimpun JATIMTIMES, honor petugas wisma daerah (Wisda) Pasir Putih dan Baluran serta 175 Banpol PP juga terancam tidak terbayarkan selama 3 bulan ke depan. Sejumlah bantuan sembako kepada masyarakat juga bakal tidak terealisasi.
Berdasarkan hal tersebut, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Didik Martono menduga adanya kesengajaan tiga partai tersebut untuk menggagalkan program pemerintah daerah sehingga mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.
"Karena ambisi politik sejumlah anggota DPRD mengakibatkan rakyat Situbondo menjadi korban. Hal ini sangat jelas sebab informasi yang saya dapatkan selain 3 partai PKB, PPP dan PDIP semuanya setuju P-APBD disahkan dan siap menyetorkan nama-nama keanggotaan di seluruh Alat Kelengkapan DPRD (AKD)," jelasnya.
Tidak hanya itu saja, Didik bahkan mengutuk keras hal tersebut. Dia mengatakan, jangan politisasi nasib rakyat kecil Situbondo, sebab menurutnya jika P-APBD tidak disahkan maka masyarakat kecil tidak akan menerima bantuan sembako hingga APBD tahun berikutnya.
"Kalau gaji tenaga honorer tidak dibayarkan, bagaimana mereka akan ngasih makan anak istrinya. 4 bulan tanpa gaji, bayangkan. Selain itu bahan bakar damkar tidak ada, kalau ada kebakaran siapa yang mau memadamkan, saya yakin anggota DPRD juga tidak akan mau dan tidak akan bisa. Wakil rakyat apa wakil partai mereka itu," ujarnya jengkel.
Tindakan politisasi semacam ini, kata Didik dianggap lumrah oleh sejumlah anggota DPRD yang tidak menyetujui adanya P-APBD, bahkan Didik mengatakan mereka (anggota DPRD yang tidak setuju) malah menyalahkan balik eksekutif.
"Pembahasan P-APBD ini sudah berlarut-larut bahkan badan anggaran DPRD saat pembahasan di Jember juga makan uang pembahasan yang berasal dari rakyat. Mana hasil pembahasan itu nyatanya tidak disahkan, makan gaji buta mereka itu," jelas Didik.
Oleh karena itu, Didik mengutuk keras tindakan politisasi yang sejumlah elite politiknya lebih memikirkan kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat banyak di Kabupaten Situbondo.
"Tindakan para elit politik yang berambisi memenangkan calonnya rakyat dikorbankan," pungkasnya.(*)
Artikel ini telah tayang di: jatimtimes.com
