Dinilai Lambat Respon Soal Bencana Alam, Gubernur LIRA Sumut Rizaldi Mavi: Copot Saja Kepala BPBD Sumut
MEDAN - Bencana alam tanah longsor dan banjir yang melanda di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, selama enam hari belakangan ini telah merusak banyak tempat tinggal masyarakat dan fasilitas umum. Berdasarkan dari berbagai sumber yang berhasil dikumpulkan, Jum’at (28/11/2025), diketahui bencana banjir itu terjadi selain disebabkan tingginya curah hujan dan pecahnya sejumlah bendungan, faktor lain di duga kuat terjadinya tanah longsor akibat perusakan/penebangan hutan di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapunuli Selatan.
Kini bencana banjir telah meluas hingga beberapa kabupaten/kota, diantaranya melanda Kabupaten Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kabupaten Langkat dan Serdang Bedagai.
Namun sangat disayangkan bantuan terhadap masyarakat yang tertimpa musibah banjir dan tanah longsor dinilai sangat lambat dilakukan pemerintah.
Gubernur LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Sumatera Utara Rizaldi Mavi yang dimintai tanggapannya, terkait bencana tanah longsor dan banjir yang terjadi di Propinsi Sumatera Utara, Jum’at (28/11/2025) via WhatsApp, secara tegas mengatakan, peringatan soal akan terjadi bencana alam itu jauh sebelumnya sudah disampaikan oleh Badan Meteteologi Kalimatologi dan Geofisika (BMKG), namun sangat disayangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara, dinilai kurang respon dan lambat.
Semestinya kata Rizaldi, BPBD Sumut sudah melakukan langkah-langkah kongkrit untuk antisipasi maupun persiapan menghadapi bencana alam yang akan terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh BMKG.
“Peristiwa bencana alam ini bukan kehendak kita dan ini merupakan cobaan maupuntegur dari Allah SWT, namun, pejabat Negara yang digaji oleh rakyat jangan menunggu terjadinya bencana baru sibuk berbuat seperti melakukan evakuasi, mendirikan posko dan tenda penampungan. Sementara, sudah banyak warga yang kehilangan harta benda bahkan nyawa.”
Untuk itu, kita meminta kepada Gubernur Sumatera Utara dan Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi dan jika perlu dicopot saja Kepala BPBD Sumut. “tegasnya.
Kapolri dan Kapolda sumatera Utara diminta turun tangan untuk melakukan penghentian kegiatan penambangan Emas dan Perak yang merusak lingkungan dan sudah bertahun-tahun berjalan dengan bebas tanpa ada hambatan dari pihak mana pun.
“Kita menduga adanya kegiatan penambangan emas, perak dan penebangan hutan yang merusak lingkungan berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan, seperti di Kabupaten Tapanuli Tengah,Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan, sehingga saat ini masyarakat yang menjadi korban dari kegiatan perusakan lingkungan tersebut.” Usut dan tangkap para pelaku perusak lingkungan tersebut.Tegasnya.(*)
