Diisukan Manipulasi Proyek Pipanisasi, Puluhan Aktivis LIRA Geruduk Kantor DKPP Pamekasan
JAWA TIMUR - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan diisukan memanipulasi proyek pipanisasi. Beberapa oknum pejabat saat itu diduga terlibat dalam pengerjaan fisik tersebut.
Puluhan aktivis yang tergabung dalam Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menggeruduk kantor DKPP Pamekasan Selasa (29/4). Mereka menagih janji dan kejelasan mengenai proyek yang semestinya direalisasikan pada 2024 tersebut.
Bupati DPD LIRA Pamekasan Slamet Riyadi mengatakan, kasus itu terjadi pada Oktober 2024.
Saat itu, dia ditawari melakukan pengerjaan pipanisasi di 23 titik di Pamekasan. Untuk memuluskan proyek itu, Slamet dimintai uang Rp 20 juta.
”Uang itu langsung saya transfer kepada mantan Plt Kepala DKPP Pamekasan Nolo Garjito (yang saat ini sudah pensiun),” katanya.
”Katanya butuh uang dan saya mau diberi pekerjaan. Namun, apa yang dijanjikan itu tidak terealisasi hingga saat ini,” terangnya.
Slamet curiga bahwa proyek yang diajukan DKPP Pamekasan fiktif. Indikasinya, setelah ditelusuri ke DKPP Jawa Timur, pengerjaan tersebut memang sudah ada.
Namun, Pamekasan bukan termasuk penerima program pipanisasi tersebut.
”Berkali-kali saya tanyakan kepada kepala dinas waktu itu. Akan tetapi, hanya dijanjikan saja,” jelasnya.
”Waktu pengerjaan selalu diundur. Karena ingin minta kepastian, saya pun meminta untuk dicek lokasi program pipanisasi tersebut,” sambungnya.
Saat itu, Nolo mengutus pegawai bernama Totok. Anehnya, staf tersebut tidak masuk di bidang yang menaungi program pipanisasi.
Slamet juga menyerahkan uang Rp 6 juta. Uang tersebut dititipkan kepada Totok.
”Tidak ada bukti Totok menyerahkan uangnya kepada Nolo. Saya menduga memang ada yang tidak beres di internal DKPP Pamekasan,” urainya.
”Semuanya terkesan ingin bermain dalam berbagai pengerjaan fisik,” ucapnya.
Selain Nolo dan Totok, Slamet juga menyeret nama pegawai yang biasa disapa Mol.
Dia berperan sebagai penginput data dalam pengerjaan fisik di DKPP Pamekasan. Slamet juga menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta kepada Mol untuk akomodasi.
”Persoalan di DKPP Pamekasan ini komplet. Saya selaku korban minta kepada bupati dan wakil bupati untuk mengambil alih permasalahan ini,” ujarnya.
”Mereka (bupati dan wakil bupati) wajib mengevaluasi kinerja oknum di DKPP Pamekasan,” imbuhnya.
JPRM mencoba untuk memberikan ruang klarifikasi kepada mantan Plt Kepala DKPP Pamekasan Nolo Garjito terkait tuduhan proyek fiktif aktivis Lira.
Namun, upaya konfirmasi tersebut tidak membuahkan hasil.
Sementara itu, Kabid Produksi Pertanian DKPP Pamekasan Andi Ali Syahbana mengaku telah meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan.
Dia menyatakan, nama yang sempat disebut oleh demonstran merupakan salah satu stafnya.
”Yang bersangkutan mengaku bahwa uang diserahkan kepada Plt kepala dinas. Terkait dengan tuntutan itu, saya tidak mengetahui persis duduk persoalannya seperti apa,” tuturnya.
Dijelaskan, pengecekan lokasi proyek pipanisasi tersebut di luar fungsi dan tanggung jawab staf di Bidang Produksi Pertanian DKPP Pamekasan.
Dia menduga anak buahnya hanya menjalankan perintah pimpinan pada saat itu.
Andi tidak memungkiri potensi pemberian kepada oknum pegawai yang terbukti melakukan kesalahan.
”Sudah saya mintai klarifikasi. Dinas pasti akan mengevaluasi dan menelusuri secara detail kasus ini,” tandasnya. (*)
