Bupati LIRA Soroti Kasus Dugaan Korupsi PT. TSM: "Usut Tuntas, Jangan Ada yang Kebal Hukum!"
TAPSEL - Awan gelap kembali menggantung di langit pemerintahan daerah Tapanuli Selatan. Kali ini, sorotan tajam publik tertuju pada PT. Tapanuli Selatan Membangun (TSM), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kini tengah berada dalam pusaran dugaan korupsi bernilai miliaran rupiah.
Di balik janji pembangunan pabrik kapur dan proyek budidaya ayam petelur, terkuak dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp8,6 miliar yang dilaporkan telah digunakan sebelum adanya restu dari DPRD melalui Perubahan APBD 2024. Fakta ini menjadi titik panas dalam penyelidikan yang kini digawangi Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.
Sorotan kian tajam ketika dua surat resmi dari mantan Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Pasaribu, mencuat ke permukaan. Dalam surat tertanggal 4 dan 7 Februari 2025, Dolly secara eksplisit mempertanyakan, bahkan memerintahkan penghentian proyek yang belum mendapat legalitas dari wakil rakyat.
Menanggapi hal ini, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Tapanuli Selatan, Torkis P. Hsb, angkat bicara. Dalam pernyataannya pada Jumat, 18 April 2025, ia mendesak Kejari Tapsel untuk bekerja tanpa kompromi.
“Ini bukan sekadar angka di laporan keuangan. Ini soal tanggung jawab publik dan integritas pejabat. Kami mendukung penuh Kejari untuk mengusut tuntas. Tidak boleh ada yang kebal hukum!” tegas Torkis.
Tak hanya itu, Torkis juga mengkritisi peran lemah Komisaris PT. TSM, Hamdan Zen, yang juga menjabat sebagai Asisten 1 Pemkab Tapsel. "Komisaris seharusnya menjadi mata dan telinga publik di tubuh perusahaan. Diamnya beliau justru jadi tanda tanya besar," ujarnya.
Sementara itu, pengamat pemerintahan Aulia Akbar mencium aroma manuver politik dalam pusaran kasus ini. Ia menyoroti hubungan personal antara mantan Bupati Dolly Pasaribu dan Direktur PT. TSM, Yunus Hutasuhut, serta dugaan keterlibatan tim kampanye Pilkada dalam proyek ternak ayam.
“Kita perlu bertanya, proyek ini murni untuk pembangunan atau ada agenda lain di baliknya?” cetus Aulia. Ia bahkan menyarankan agar Kejari menggandeng auditor independen untuk menjaga objektivitas penyelidikan.
Meski Kejari Tapsel belum mengeluarkan pernyataan resmi, sumber internal menyebutkan bahwa penyelidikan intensif sedang berlangsung. Beberapa pihak disebut telah dimintai keterangan, sementara dukungan masyarakat sipil terus mengalir. Aksi damai dari organisasi anti-korupsi dikabarkan tengah dirancang sebagai bentuk solidaritas dan desakan atas penegakan hukum yang adil.
Torkis P. Hsb menutup pernyataannya dengan sikap tegas: “LIRA akan terus mengawal. Jika memang ada pelanggaran, siapapun pelakunya harus dihadapkan ke meja hijau. Hukum tak boleh tunduk pada kekuasaan.”
Kasus ini menjadi cermin rapuhnya pengawasan di tubuh BUMD, dan sekaligus ujian besar bagi aparat penegak hukum di Tapanuli Selatan. Akankah keadilan benar-benar ditegakkan? Publik menunggu, dan sejarah akan mencatat.(*)
