Sentil Demo ODOL, Presiden LIRA: Nyawa Rakyat Bukan Tumbal Ekonomi

JAKARTA - Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani, menyoroti tajam polemik kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) yang belakangan memicu gelombang aksi dari para sopir truk. Ia menegaskan, keselamatan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama, bukan dikorbankan demi kepentingan ekonomi.

“Kalau kita lihat hierarki kepentingan hukum, keselamatan nyawa itu lebih utama dari pertimbangan ekonomi. Apa artinya ekonomi kalau nyawa justru jadi korban?” tegas Andi, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2025).

Menurutnya, kebijakan Zero ODOL sejatinya berorientasi pada keselamatan publik, baik bagi pengguna jalan, pengemudi truk sendiri, maupun masyarakat umum. Maka, segala penyesuaian kebijakan pun harus dimulai dari prinsip itu—bukan dari kepentingan ekonomi semata.

“Kepentingan ekonomi itu nomor dua. Jangan dibalik. Kalau jalanan aman dan aturan ditegakkan dengan benar, ekonomi akan ikut stabil. Tapi kalau nyawa dikorbankan demi efisiensi logistik, itu justru bahaya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi menilai, masalah utama dari kebijakan Zero ODOL bukan pada regulasinya, melainkan lemahnya penegakan hukum di lapangan. Ia menyebut praktik pembiaran oleh aparat terhadap kendaraan-kendaraan over kapasitas kerap terjadi karena adanya kepentingan ekonomi pribadi, bukan publik.

“Sudah ada aturan soal pembatasan bobot kendaraan, jam operasional, dan ruas jalan. Tapi penegak hukumnya tidak tegas. Inilah akar masalahnya. Kalau enforcement-nya jalan, kita bisa cegah korban jiwa dan ekonomi tetap bergerak maksimal,” kata dosen hukum tata negara itu.

Andi juga mendorong agar pemerintah mengatur secara spesifik jalur dan sistem pengangkutan logistik besar agar distribusi pangan dan barang tetap aman namun tidak melanggar keselamatan lalu lintas.

“Jangan sampai rakyat jadi korban hanya karena distribusi mau dipercepat. Ini butuh keseimbangan kebijakan, bukan tarik-menarik kepentingan elit,” tutupnya.(*)