LIRA Bersyukur Mutasi Kapolres Agara, Diduga Sejak Kepemimpinannya Bandar Narkoba Tak Mampu Diberantas
ACEH TENGGARA - Puluhan Aktivis Aceh Tenggara sangat bersyukur kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas digantinya Kapolres Aceh Tenggara, AKBP R. Doni Sumarsono. Syukuran itu dilakukan Aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara, M. Saleh Selian bersama Aktivis Anti Korupsi Aceh Tenggara Amri Sinulingga. Mereka mengungkap, selama kepemimpinan Kapolres Aceh Tenggara dua tahun lebih lalu, minim prestasi.
"Diantaranya dugaan retorika terhadap pemberantasan bandar narkoka di bumi sepakat segenep," kata Aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara, M. Saleh Selian, kepada MODUSACEH.CO, Jumat 14 Maret 2025. Menurutnya, sejak kepemimpinan AKBP R. Doni Sumarsono banyak kejanggalan di tubuh Polres Agara. Menilai penyalahgunaan narkoba yang ditangkap adalah mayoritas pecandu narkoba.
"Hanya sebagian pengedar narkoba ditangkap, padahal kita ketahui sumber masalah tersebut. Akibat itu tahanan Lapas Kelas II B Kutacane over capacity yang sempat viral beberapa hari lalu," jelasnya.
Padahal kami pernah menyampaikan atau menyetor nama-nama yang diduga pemasok atau bandar yang bermain di wilayah hukum Aceh Tenggara, sementara jawaban beliau.
"Akan kami tindaklanjuti dan setelah kami pertanyakan kembali kepada beliau, jawaban Kapolres Doni sulit pembuktiannya. Apakah sesulit itu padahal Aceh Tenggara tidak terlalu luas bahkan orang awampun tahu nama nama orang yang diduga pemasok atau bandar narkoba di daerah ini," katanya.
Selain itu, M. Saleh Selian menuding adanya kejanggalan terhadap pelaku penyalahgunaan pupuk subsidi saat melakukan penangguhan penahanan terhadap pelaku, hal ini sangat melukai hati para petani karena Kabupaten Aceh Tenggara sering dilanda kelangkaan pupuk, seharusnya beri efek jera kepada pelaku penyelewengan pupuk tersebut.
"Hal ini patut menjadi tanya? Kenapa dilakukan penangguhan penahanan!" tanya M. Saleh yang disapa Bup LIRA itu.
Selanjutnya dugaan penyalahgunaan dana hibah dari Pemda untuk pengamanan Pemilu, Pilkada Aceh Tenggara sebesar Rp.4.948.902.500, diduga dana operasional personil dipotong. Karena itu kami minta bapak Kapolri menurunkan tim khusus Polri ke Aceh Tenggara guna mengaudit penggunaan dana hibah tersebut.
"Kami yakin adanya pemotongan dana operasional pengamanan Pemilu, Pilkada kepada anggota personil bukan hanya terjadi di Polres Bireuen tapi terjadi juga di Polres Aceh Tenggara, namun tidak ada yang berani bicara," ungkapnya.
Pandangan MODUSACEH.CO, saat berbincang beberapa wartawan di wilayah Aceh Tenggara, selama saudara AKBP. R. Doni Sumarsono lebih dari dua tahun sebagai Kapolres Aceh Tenggara. Terlihat sangat tertutup dengan aktivis dan wartawan, sehingga wartawan di daerah itu susah untuk dikonfirmasi, terkesan alergi terhadap wartawan dan aktivis.(*)
