Dugaan Korupsi Dermaga Bangko Belum Jelas, LIRA Mubar Desak Kejari Muna Ungkap Progres dan Status Pihak Terkait
MUNA BARAT – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Muna Barat kembali menyoroti penanganan dugaan penyimpangan proyek pembangunan Dermaga Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan mengenai perkembangan proses hukumnya.
Melalui Bupati LIRA Muna Barat, Dedy Walengke, lembaga tersebut mempertanyakan sejauh mana Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna menindaklanjuti penelusuran dugaan penyimpangan proyek dermaga yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 senilai sekitar Rp3,3 miliar tersebut.
“Sejak awal kami mengawal persoalan ini karena ada kepentingan publik yang harus dilindungi. Kami ingin mengetahui apa perkembangan penanganannya sekarang. Apakah pengumpulan data dan bahan keterangan yang pernah disampaikan Kejari Muna sudah ditindaklanjuti? Apa hasilnya dan bagaimana kesimpulan sementara aparat penegak hukum?” tegas Dedy Walengke.
Sorotan LIRA bukan tanpa alasan. Dermaga yang pengerjaannya dinyatakan selesai pada akhir 2024 itu justru mengalami kerusakan hingga roboh pada Sabtu, 26 Juli 2025. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas konstruksi, pengawasan pekerjaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Kepala Desa Bangko, Hayal, sebelumnya membenarkan peristiwa robohnya bagian depan dermaga tersebut. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp3,3 miliar itu juga mencakup pembangunan jalan lingkungan sepanjang kurang lebih 500 meter.
“Persoalan ini tidak boleh berhenti hanya pada perbaikan fisik bangunan. Kerusakan proyek yang baru selesai dikerjakan harus dijelaskan secara menyeluruh. Publik berhak mengetahui apakah persoalan tersebut murni kegagalan teknis atau terdapat unsur kelalaian maupun penyimpangan yang berimplikasi hukum,” ujarnya.
Pada 31 Juli 2025, Kasi Intelijen Kejari Muna, Hamrullah, sebagaimana diberitakan Kendari News pada 1 Agustus 2025, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan lapangan dan memiliki surat perintah tugas untuk mengumpulkan data serta bahan keterangan.
Saat itu, Kejari Muna juga menyatakan akan meminta keterangan pihak-pihak terkait guna mengetahui penyebab robohnya dermaga. Bahkan, kejaksaan menyebut belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana korupsi karena proses pengumpulan informasi masih berlangsung.
“Kami menghargai langkah awal yang pernah disampaikan Kejari Muna. Namun, masyarakat tentu tidak cukup hanya menerima pernyataan bahwa perkara sedang ditelusuri. Setelah sekian lama, harus ada penjelasan mengenai hasil penelusuran tersebut. Jangan sampai persoalan ini kehilangan kejelasan hanya karena tidak ada informasi perkembangan kepada publik,” kata Dedy.
LIRA Mubar juga meminta Kejari Muna memberikan kejelasan mengenai status pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut. Pemeriksaan tidak semestinya hanya berhenti pada persoalan kerusakan bangunan, tetapi perlu menelusuri seluruh rantai pelaksanaan kegiatan, mulai dari proses pengadaan, penetapan pelaksana, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, hingga proses pembayaran pekerjaan.
Sejumlah pihak yang perlu dijelaskan keterlibatannya antara lain pihak penyedia atau kontraktor pelaksana CV Mahadewi, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan atau pihak yang menangani proses pemilihan penyedia, konsultan pengawas, serta pejabat teknis pada organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki kewenangan atas proyek tersebut.
“Kami tidak sedang meminta kejaksaan menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa dasar hukum. Namun, kami meminta transparansi. Siapa saja yang sudah dimintai keterangan? Apakah kontraktor, PPK, konsultan pengawas, dan pejabat teknis sudah diperiksa? Apakah ada pihak yang sudah dimintai pertanggungjawaban? Jika belum ada penetapan tersangka, apa kendala dan perkembangan yang menjadi dasar keputusan tersebut?” tegasnya.
Selain persoalan kualitas pekerjaan, LIRA sebelumnya juga telah mengangkat dugaan ketidaksesuaian mekanisme pengadaan proyek tersebut. Pada November 2025, Dedy Walengke pernah menyampaikan kritik terkait penggunaan metode e-purchasing dan meminta aparat penegak hukum menelusuri proses pengadaan serta pihak-pihak yang terlibat.
Menurut LIRA, persoalan mekanisme pengadaan perlu diperiksa berdasarkan dokumen pemilihan penyedia, spesifikasi pekerjaan, ketentuan pengadaan yang berlaku pada saat proses berlangsung, serta kesesuaian antara prosedur yang ditempuh dan karakter pekerjaan konstruksi dermaga.
“Jangan hanya melihat bangunannya roboh, kemudian selesai setelah diperbaiki. Ada proses pengadaan, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan, dan ada pembayaran menggunakan uang negara. Semua tahapan itu harus diuji. Kalau ditemukan penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” imbuhnya.
LIRA menilai, perbaikan fisik dermaga dan penegakan hukum merupakan dua persoalan berbeda. Kewajiban kontraktor memperbaiki kerusakan selama masa pemeliharaan tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya tanggung jawab hukum apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur pelanggaran.
Sebelumnya, Kejari Muna menyampaikan bahwa kerusakan pada tambatan perahu nelayan dan titian jalan diperkirakan mencapai Rp97 juta. Saat itu, masih terdapat dana sekitar Rp1,2 miliar yang belum dicairkan dan disebut akan digunakan untuk membiayai perbaikan. Informasi tersebut menjadi bagian penting yang menurut LIRA perlu diperjelas melalui dokumen pembayaran, hasil pemeriksaan teknis, dan pertanggungjawaban pekerjaan.
“Jangan sampai publik hanya mendapatkan informasi mengenai nilai kerusakan dan rencana perbaikan, tetapi tidak pernah mengetahui hasil pemeriksaan terhadap penyebab kerusakan itu sendiri. Apalagi proyek ini menggunakan uang rakyat. Transparansi bukan pilihan, melainkan bagian dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, LIRA Mubar meminta Kepala Kejaksaan Negeri Muna memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan Dermaga Bangko, termasuk apakah penanganannya masih berada pada tahap pengumpulan data dan bahan keterangan, telah ditingkatkan ke tahap penyelidikan, atau justru tidak dilanjutkan karena tidak ditemukan dasar hukum yang cukup.
LIRA juga menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mempertimbangkan penyampaian permohonan informasi maupun pengaduan lanjutan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara apabila tidak memperoleh kejelasan perkembangan penanganan perkara.
“Kami ingin persoalan ini terang. Kalau memang tidak ditemukan tindak pidana, sampaikan apa dasar dan hasil pemeriksaannya. Kalau ditemukan indikasi penyimpangan, tindak lanjuti sesuai hukum. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya, sementara penggunaan anggaran negara dan pertanggungjawaban proyek tidak memperoleh penjelasan yang memadai,” pungkas Dedy Walengke
Hak jawab dan hak koreksi terbuka bagi seluruh pihak. Kami mempersilakan pihak-pihak yang ingin menyampaikan tanggapan, klarifikasi, maupun koreksi untuk menghubungi redaksi kapan saja. Setiap hak jawab dan hak koreksi yang disampaikan akan ditindaklanjuti serta dipublikasikan dalam pemberitaan berikutnya sesuai ketentuan jurnalistik yang berlaku.(*)