LIRA Malang Kirim Petisi ke Seluruh Pemangku Kebijakan, Tuntut Aturan Konkret Hentikan Pungutan Seragam
MALANG - Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang resmi mengirimkan surat petisi bernomor 3/SKL-MLG/XI/2026 kepada sejumlah pemangku kebijakan di Malang Raya. Petisi itu menuntut diterbitkannya aturan pelaksanaan yang konkret untuk menghentikan praktik pengadaan seragam sekolah, terutama di sekolah negeri.
Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wali Kota Malang, Bupati Malang, serta ketua DPRD dan kepala dinas pendidikan di Kota dan Kabupaten Malang.
Langkah ini diambil setelah LIRA Kabupaten Malang mendapatkan pengarahan dari LIRA Jawa Timur sebagai respons atas maraknya aduan masyarakat terkait pembebanan biaya seragam yang memberatkan orang tua.
Bukan Persoalan Administratif
Bupati LIRA Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu P., S.H., M.H., menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar administratif. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi memenuhi unsur pelanggaran hukum yang terus berulang setiap tahun ajaran baru.
Dalam surat tersebut, LIRA menyoroti tiga permasalahan fundamental. Pertama, kepatuhan semu dengan menyamarkan penjualan melalui entitas yang secara hukum juga dilarang. Kedua, pemaksaan terselubung melalui klausul baku surat pernyataan "sukarela" di atas materai. Ketiga, kelalaian pengawasan atau culpa in vigilando yang mengakibatkan praktik ini tidak pernah menimbulkan efek jera.
Dasar Hukum yang Kuat
Secara hukum, praktik pemaksaan terselubung bertentangan dengan asas kesepakatan yang sah dalam Pasal 1321 KUHPerdata karena mengandung unsur paksaan psikis. Larangan penjualan seragam oleh sekolah juga diatur eksplisit dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 181 dan Pasal 198, yang melarang pendidik, tenaga kependidikan, dewan pendidikan, dan komite sekolah menjual pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
Selain itu, Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 Pasal 12 ayat (1) menegaskan bahwa pengadaan seragam merupakan tanggung jawab orang tua atau wali. Pasal 13 melarang sekolah mewajibkan pembelian seragam baru pada setiap kenaikan kelas maupun penerimaan peserta didik baru.
LIRA juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang secara tegas menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta.
Temuan Harga di Lapangan
Dari laporan yang diterima LIRA, terdapat pungutan biaya seragam hingga Rp1.225.000, sementara harga pasaran wajar untuk paket serupa tidak lebih dari Rp600.000. Temuan serupa terjadi di SMKN 1 Gedangan, Kabupaten Malang, di mana paket seragam siswa baru disebut mencapai Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta, dengan transaksi melalui koperasi siswa. Harga tersebut bervariasi menyesuaikan jurusan siswa baru.
Modus yang digunakan beragam. Mulai dari penjualan melalui koperasi sekolah, penunjukan vendor eksklusif, hingga adanya seragam yang dibuat khusus untuk satu sekolah sehingga tidak dijual di pasaran umum.
Wiwid menilai penggunaan koperasi sebagai jalur transaksi tidak otomatis menghilangkan persoalan apabila orang tua tidak memiliki pilihan lain.
"Kalau orang tua tidak memiliki pilihan lain selain membeli di sekolah, maka unsur sukarela patut dipertanyakan. Substansi hukumnya tetap harus diuji, bukan hanya administrasinya," tegasnya.
Respons Pemerintah dan Ombudsman
Pemerintah Kota Malang telah berulang kali menegaskan larangan pungutan seragam di sekolah negeri. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa sekolah negeri tidak diperbolehkan melakukan pungutan terkait kebutuhan seragam siswa.
"Kalau ada tarikan di sekolah negeri, kalau ada bukti, ya ada sanksinya," tegasnya.
Pemkot Malang bahkan telah menyerahkan 16.500 seragam gratis untuk siswa SD dan SMP pada tahun ajaran 2025/2026. Namun, di lapangan, praktik ini masih saja terjadi. Catatan Ombudsman RI menunjukkan bahwa laporan terkait paksaan pembelian seragam masih menjadi aduan yang berulang.
Ombudsman menegaskan bahwa sekolah negeri dilarang menjual seragam kepada siswa, apalagi membebani orang tua. Bahkan, penjualan melalui koperasi sekolah pun tidak dibenarkan. Ombudsman juga mengingatkan bahwa kepala sekolah dan ketua komite bisa dicopot jika terbukti menjual seragam.
Empat Permohonan LIRA
Dalam petisinya, LIRA menyampaikan empat permohonan utama kepada Dinas Pendidikan di Malang Raya.
Pertama, pengawasan efektif dan real-time melalui inspeksi mendadak, pembukaan pos pengaduan yang responsif, serta penindakan segera terhadap setiap laporan.
Kedua, sanksi tegas dan transparan kepada satuan pendidikan yang terbukti melanggar, dengan mempublikasikan mekanisme dan hasil sanksi.
Ketiga, pencegahan pelanggaran berulang. LIRA memberikan catatan keras: apabila praktik ini masih ditemukan pada tahun ajaran baru, LIRA dan masyarakat akan menempuh upaya hukum terhadap pihak pelaksana, aparat pengawas, maupun Dinas Pendidikan itu sendiri.
Keempat, memperhatikan aspek hukum pidana. Penggunaan dana hasil penjualan yang tidak transparan berpotensi memenuhi unsur Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan jabatan serta eksploitasi terhadap anak.
Diam Juga Melawan Hukum
Wiwid menegaskan bahwa diam dan tidak ditindaknya indikasi pungutan liar yang melibatkan oknum sekolah adalah perbuatan melawan hukum. Ia meminta semua pemangku kebijakan, baik eksekutif, legislatif, maupun aparat penegak hukum di Malang Raya, untuk mengambil alih kendali pengawasan.
Dengan dasar hukum yang berlapis—dari KUHPerdata, PP, Permendikbudristek, hingga putusan MK—LIRA menempatkan persoalan pungutan seragam bukan sebagai keluhan orang tua semata, melainkan sebagai persoalan konstitusional yang menuntut tindakan konkret.(*)
