TMMS dan LIRA Kolaka Tegaskan Insiden Km 12 Kawasan PT IPIP Murni Spontanitas, Bukan Aksi Terorganisir
KOLAKA - Organisasi Masyarakat (Ormas) Tamalaki Momea Mopute Sultra (TMMS) bersama Ketua LIRA Kolaka, Ilham Lukman, menegaskan bahwa insiden yang terjadi pada Jumat (10 April 2026) di Kilometer 12 kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) merupakan aksi spontan masyarakat, bukan gerakan terorganisir, tidak dimobilisasi, dan tanpa keterlibatan pihak tertentu sebagai “beking”.
Ketua TMMS, Irfan Sabri Mex, menyatakan bahwa narasi yang menyebut adanya aktor di balik kejadian tersebut adalah tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik.
“Kami tegaskan, peristiwa tersebut adalah respons spontan. Tidak ada skenario, tidak ada mobilisasi, dan tidak ada pihak yang membekingi. Jangan digiring menjadi isu lain,” tegasnya.
Ketua LIRA Kolaka, Ilham Lukman, turut menegaskan pentingnya menjaga objektivitas informasi dan tidak memperkeruh situasi dengan asumsi yang tidak berdasar.
“Kami mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini secara jernih dan tidak membangun opini yang menyesatkan. Situasi harus dijaga tetap kondusif demi kepentingan bersama,” ujar Ilham.
Menurutnya, pendekatan dialog dan penyelesaian yang konstruktif harus menjadi prioritas dalam menyikapi dinamika di kawasan industri.
Sementara itu, Mansiral Usman menjelaskan bahwa insiden dipicu oleh penutupan akses jalan oleh karyawan PT Tosida Indonesia yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha yang bermitra di kawasan tersebut.
“Penutupan akses jalan menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Respons yang terjadi adalah reaksi spontan karena menyangkut penghidupan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran pihak perusahaan mitra di lokasi semata-mata untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah potensi eskalasi, bukan bagian dari skenario tertentu.
Saat ini, kondisi di lokasi telah kembali normal dan aktivitas industri berjalan seperti biasa.
TMMS dan LIRA Kolaka juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak membangun narasi liar yang dapat memperkeruh situasi, serta mengajak semua elemen untuk menjaga stabilitas kawasan investasi strategis nasional.
“PT IPIP adalah bagian dari agenda besar hilirisasi nasional. Dampaknya nyata terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Ini harus dijaga bersama,” tegas perwakilan Ormas adat.
Di sisi lain, Ormas adat menegaskan akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif. Dukungan terhadap investasi, menurut mereka, harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum dan komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat lokal.
“Kami mendukung investasi, tetapi tidak akan diam jika ada pelanggaran hukum atau hak masyarakat yang diabaikan. Prinsipnya jelas: dukung pembangunan, kawal keadilan,” tegasnya.
Menutup pernyataan, seluruh pihak diimbau untuk mengedepankan dialog dan menahan diri.
“Konflik hanya akan merugikan semua pihak. Jangan ada kepentingan pribadi yang menunggangi situasi. Saatnya bersatu menjaga stabilitas dan masa depan daerah,” pungkasnya.(*)
