Temuan Rambut dan Lipan di Menu MBG, LIRA Mubar Desak KPPG Sultra Setop Sementara SPPG Lawa
MUNA BARAT - Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Muna Barat mendesak Koordinator Program Pemenuhan Gizi (KPPG) Sulawesi Tenggara segera mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Lawa dan menghentikan sementara operasionalnya apabila ditemukan pelanggaran standar keamanan pangan dan gizi. Desakan ini menyusul keluhan mengenai temuan rambut dan lipan pada makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kabid Pergerakan LIRA Muna Barat, Syawal, menilai persoalan tersebut menuntut pemeriksaan serius, bukan sekadar klarifikasi. Menurutnya, kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak harus menjadi prioritas karena menyangkut keamanan pangan dan tujuan pemenuhan gizi.
“Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi anak justru mengabaikan kualitas makanan. KPPG Sultra harus segera turun memeriksa SPPG Lawa. Jika ditemukan pelanggaran, hentikan sementara operasionalnya sampai seluruh kekurangan diperbaiki dan memenuhi standar,” tegas Syawal.
Ia meminta pemeriksaan mencakup kebersihan proses pengolahan, kelayakan menu, kecukupan gizi, serta penerapan standar keamanan pangan. Hasil evaluasi juga harus disampaikan secara transparan agar masyarakat mengetahui apakah pelayanan SPPG Lawa telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Syawal menegaskan, LIRA Muna Barat tidak ingin persoalan tersebut berakhir tanpa kejelasan. Ia meminta KPPG Sultra dan Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan langkah konkret untuk memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat aman dan memenuhi standar.(*)
“Program MBG harus kita jaga, tetapi bukan berarti setiap persoalan boleh dibiarkan. Keselamatan dan pemenuhan gizi anak-anak harus diutamakan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas, bukan sekadar teguran tanpa penyelesaian,” ujarnya.
Syawal juga memperingatkan bahwa LIRA Muna Barat membuka opsi menggelar demonstrasi di kantor KPPG Sultra apabila desakan evaluasi tidak segera ditindaklanjuti. Langkah tersebut, katanya, dapat ditempuh sebagai bentuk tekanan publik untuk mendorong transparansi dan pertanggungjawaban.
“Jika tidak ada respons dan tindakan nyata, kami siap mempertimbangkan demonstrasi ke KPPG Sultra. Kami menuntut evaluasi menyeluruh, hasil pemeriksaan yang transparan, dan penghentian sementara jika pelanggaran terbukti. Jangan sampai persoalan yang menyangkut makanan anak-anak justru dianggap sepele,” tandasnya.
LIRA Muna Barat mendesak KPPG Sultra segera memberikan kepastian atas tindak lanjut evaluasi SPPG Kecamatan Lawa. Bagi Syawal, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari tersalurkannya makanan, tetapi juga dari jaminan mutu, keamanan, dan kecukupan gizi yang diterima masyarakat.
