LIRA Sumut Minta Bupati Langkat Bertindak Tegas Inventarisir Aset Mobil Dinas
SUMUT - Ketua Satgas Anti Korupsi, DPW Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumatera Utara (Sumut), Erwandi menyoroti persoalan dugaan banyaknya aset mobil dinas milik Pemkab Langkat yang hingga sekarang tak jelas keberadaannya.
Kepada awak media ini, Rabu (18/6/2025), Wandi menyampaikan, akan segera menindak lanjuti persoalan tersebut ke ranah hukum.
Dia juga menyayangkan terkait pemberitaan dari salah satu media online, yang menyebutkan, pihak BPKAD Langkat belum mau menyerahkan data aset mobil dinas ke Komisi III (C) DPRD Langkat.
"Ini ada apa ?. Kok informasi yang harus diketahui publik seakan akan disembunyikan pihak BPKAD Langkat. Kami (Satgas Anti Korupsi LIRA Sumut) akan segera menyurati pihak terkait untuk meminta data seluruh aset mobil dinas milik Pemkab Langkat," ujarnya
Apabila tak dibalas dan diberikan datanya, kata Wandi, LIRA Sumut akan melakukan langkah hukum ke pihak BPKAD Langkat, karena terindikasi melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Aktivis anti korupsi ini juga meminta Bupati Langkat, Syah Afandin untuk segera mengambil langkah tegas, melakukan inventarisir seluruh aset mobil dinas milik Pemkab Langkat.
"Kami (Satgas Anti Korupsi DPW Lira Sumut) meminta Bupati Langkat Syah Afandin untuk bertindak tegas, segera melakukan inventarisir seluruh aset mobil dinas di Pemkab Langkat. Apabila ini diabaikan, maka kami akan turun ke jalan menuntutnya," tegas Erwandi, dengan berapi-api.
BPKAD Belum Serahkan Data Aset Mobil ke Komisi III DPRD Langkat
Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPRD Langkat tak kunjung menerima data aset mobil dinas milik daerah dari Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Langkat. Keberadaan mobil dinas yang ditengarai berjumlah ratusan unit itu seakan seperti rahasia negara oleh BPKAD Langkat.
"Kemarin, kita minta datanya (aset mobil dinas). Sampai sekarang tak diantar," sebut Rahmat Rinaldi, Sekretaris Komisi III DPRD Langkat, Senin (16/6/2026).
Politisi PPP ini pun bersama Komisi III DPRD Langkat berniat akan melakukan evaluasi dan kontrol terkait aset dan kinerja BPKAD Langkat.
"Komisi III DPRD Langkat akan melakukan evaluasi dan kontrol terkait kinerja BPKAD dan aset ini," tambahnya.
Mahasiswa Demo Terkait Aset Mobil Dinas
Sementara itu, persoalan aset daerah bergerak tersebut pun menuai kritikan dari sejumlah mahasiswa Langkat. Dalam aksinya beberapa waktu lalu (26/5/2025), para mahasiswa yang mengatasnamakan Serikat Mahasiswa Tameng Rakyat (Semarak) berorasi menyampaikan, bahwa banyak kenderaan dinas yang merupakan aset daerah tak kunjung dikembalikan oknum mantan pejabat Pemkab Langkat.
Bahkan, mantan pejabat itu diduga menggelapkan mobil dinas tersebut. Mereka menganggap BPKAD Langkat seakan tutup mata dengan banyaknya mobil dinas yang saat ini terindikasi tidak jelas keberadaannya.
"Kami minta kepada Kapolres Langkat menindak para oknum-oknum mantan pejabat atau mantan ASN yang tidak mengembalikan kendaraan dinas (penggelapan) aset daerah. Dan kami minta agar BPKAD menarik seluruh kendaraan dinas yang saat ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” teriak mahasiswa, dalam orasinya.
Bupati Langkat Memilih Bungkam
Terpisah, saat disinggung mengenai keberadaan dan inventarisasi mobil dinas milik Pemkab Langkat oleh awak media ini, Bupati Langkat, Syah Afandin memilih bungkam. Hanya terlihat centrang dua di aplikasi WhatsAppnya.
LHP BPK Perwakilan Sumut
Untuk diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumut atas Laporan Keuangan Pemkab Langkat Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Mei 2023 menemukan kenderaan dinas yang dikuasai pihak lain.
Berikut rinciannya :
1.Sekretariat Daerah sebanyak 7 unit mobil dinas, sebesar Rp.2.763.400.000.
2.Dinas PPKB Langkat sebanyak 7 unit sepeda motor dinas, sebesar Rp.99.885.000. (*)
