Gabungan LSM Pasuruan Soroti Kinerja Pemkot, Nilai Pembangunan Stagnan dan Siap Ajukan Audiensi
PASURUAN – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi LSM Pasuruan melontarkan kritik terhadap kinerja Pemerintah Kota Pasuruan. Mereka menilai berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah belum menunjukkan hasil yang signifikan sehingga dinilai berjalan stagnan.
Sorotan tersebut mengemuka dalam agenda “Ngopi Bareng & Obrol Santai” yang digelar di Kanca Co and Space, Jalan Patimura, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Forum tersebut dihadiri sejumlah aktivis lintas lembaga yang membahas berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya (poleksosbud) di Kota Pasuruan.
Wali Kota LIRA Pasuruan, Sulhendry Sulaiman atau yang akrab disapa Izul, mengatakan pihaknya menilai efektivitas pelaksanaan program Pemerintah Kota Pasuruan masih belum memenuhi harapan masyarakat.
“Kami menilai berbagai program dan kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan saat ini masih jauh dari harapan masyarakat dan menunjukkan lemahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan,” ujar Izul.
Menurutnya, forum lintas organisasi tersebut dibentuk sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat yang menganggap pemerintah belum menghadirkan terobosan nyata dalam pembangunan daerah.
Dalam diskusi itu, para peserta juga menyoroti sejumlah kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, hingga proyek pembangunan yang dinilai belum memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Salah satu perhatian mereka tertuju pada proyek penataan kawasan yang menggunakan identitas keagamaan tertentu. Namun, menurut mereka, program tersebut belum mampu meningkatkan omzet pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Pasuruan.
Selain itu, alokasi belanja daerah dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pemerintah juga dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya komunitas pesisir. Gedung pusat oleh-oleh yang hingga kini belum berfungsi optimal turut disebut sebagai contoh lemahnya perencanaan pembangunan jangka panjang.
Kondisi pasar tradisional juga menjadi perhatian. Menurut mereka, minimnya inovasi pengelolaan membuat daya saing pasar tradisional terus menurun.
“Hasil pembahasan LPJ bersama DPRD belum mampu menjawab kebutuhan secara maksimal, termasuk persoalan TPI yang merugikan nelayan serta Pasar Kebonagung yang belum berkembang baik. Kami juga melihat branding ‘Pasuruan Kota Payung Madinah’ belum memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan daerah,” kata Izul.
Aliansi LSM Pasuruan juga menilai dinamika politik lokal berpotensi memengaruhi objektivitas arah pembangunan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan publik yang kuat.
Karena itu, mereka mendesak adanya perbaikan tata kelola pemerintahan melalui langkah-langkah konkret, bukan sekadar penyampaian program secara normatif.
Sebagai tindak lanjut, gabungan LSM Pasuruan berencana mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Kota Pasuruan pada awal pekan depan untuk meminta audiensi dan penjelasan terbuka terkait berbagai persoalan yang mereka soroti.
Mereka juga akan menyerahkan sejumlah rekomendasi hasil kajian lapangan kepada kepala daerah sebagai masukan yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan selama sisa masa jabatan pemerintah saat ini.(*)
