DPW Lira Sultra Tepis Desakan Minta KPK Periksa Ruksamin Terkait Dana Bantuan Bencana Alam

KENDARI - Dewan Pimpinan Wilayah Lumbung Informasi Rakyat Sulawesi Tenggara (DPW Lira Sultra), Karmin S.H, memberikan klarifikasi soal adanya desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) guna memeriksa Bupati Konut, Ruksamin terkait dana bantuan banjir yang diduga dimanfaatkan secara pribadi dinilai telah diplintir oleh salah satu media online.

Menurut Karmin, pemberitaan yang telah ditayangkan telah membuat Playing Fictim (Menudingkan kesalahan pada pihak lain) untuk menjadikan alat desakan kepada publik apa yang telah terjadi tidak sesuai diberitakan melalui komentar pendapat pada wawancaranya.

“Mohon maaf mulai semalam itu ada beberapa teman media hubungi saya terkait berita mengenai bupati konawe utara. Saya tidak tanggapi, karena secara kelembagaan dan pribadi saya tidak pernah memberikan pernyataan sesuai judul berita yang dimaksud dari penayangan media bersangkutan,” Ungkap Karmin. Minggu, (26/05/2024).

Namun pihaknya, mengimbau hindari penggunaan fasilitas Negara untuk memperlancar sosialisasi maju sebagai Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Bacagub Sultra) pada pemilukada Bulan November 2024 mendatang.

“Saya kirim rilis berita bersifat universal mengimbau semua calon yang akan maju tidak menyebut salah satu bakal calon apa lagi seperti yang di muat salah satu media dengan judul gubernur lira minta KPK periksa bupati Konawe utara terkait bantuan,“ Jelasnya.

Kalaupun ada indikasi pelanggaran, lanjut karmin, bahwa seperti penggunaan fasilitas negara untuk kampanye maka bisa langsung melapor ke Bawaslu. Jika tidak puas laporkan juga ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

“Saya secara kelembagaan juga meminta kepada media bersangkutan (MK) memuat untuk lakukan permintaan maaf baik kepada Bupati Konut, Ruksamin maupun kepada saya sebagai Gubernur Lira Sultra. Karena dari berita ini saya membuat gaduh dan banyak persfektif tendensius,” Pungkas Karmin. (*)