Distribusi Layanan MBG Masih Timpang, Pemerintah Didorong Utamakan Pemerataan di Daerah Tertinggal
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjangkau seluruh anak Indonesia ternyata masih menyisakan kesenjangan besar.
Di tengah ekspansi layanan di berbagai daerah, ratusan kecamatan berstatus tertinggal dan sangat tertinggal justru belum memiliki dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga akses terhadap program unggulan pemerintah itu masih jauh dari merata.
Hal tersebut terungkap dari temuan MBG Lens, platform pemantauan implementasi Program MBG yang digarap Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).
Peneliti LIRA, Ibmar menjelaskan bahwa salah satu indikator utama pelaksanaan MBG adalah keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, Ibmar menilai, hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah tertinggal dan sangat tertinggal justru belum memiliki fasilitas tersebut.
“Dari 574 kecamatan yang masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal, sebanyak 521 kecamatan atau sekitar 90,8 persen belum memiliki satu pun titik SPPG. Ada semacam kesenjangan yang cukup lebar antara target universal program dan kapasitas layanan yang tersedia di lapangan,” ujar Ibmar di Jakarta, dikutip Selasa (2/6).
Lebih lanjut, Ibmar menjelaskan, daerah dengan tingkat kerentanan pembangunan yang lebih tinggi belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam distribusi layanan. Dari 18 kabupaten berstatus sangat tertinggal, hanya terdapat 9 titik SPPG.
Sementara itu, pada 12 kabupaten tertinggal ditemukan 68 titik SPPG, namun penyebarannya masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu.
Pola tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap layanan MBG belum sepenuhnya ditentukan oleh tingkat kebutuhan masyarakat.
“Wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan tantangan pembangunan paling besar justru menjadi wilayah yang paling sedikit memperoleh layanan. Sebaliknya, daerah yang relatif lebih siap secara administratif dan infrastruktur cenderung lebih mudah mendapatkan akses,” tambahnya.
Sementara itu, Presiden LIRA Andi Syafrani menilai, temuan tersebut menjadi pengingat masih adanya pekerjaan rumah besar dalam pelaksanaan MBG.
Ukuran keberhasilan MBG juga bergantung pada sejauh mana program mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
“MBG dibangun di atas semangat keadilan sosial. Karena itu, daerah tertinggal dan sangat tertinggal semestinya menjadi perhatian utama dalam pengembangan layanan. Jika sebagian besar wilayah tersebut belum memiliki akses terhadap SPPG, maka ada pertanyaan penting yang perlu dijawab mengenai arah dan prioritas implementasi program ini,” ujar Andi.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat ketimpangan distribusi layanan sebagai persoalan kebijakan yang memerlukan langkah korektif.
“Program publik pada dasarnya hadir untuk menjangkau kelompok yang sulit dijangkau. Apabila distribusi layanan lebih banyak mengikuti kesiapan infrastruktur daripada tingkat kebutuhan masyarakat, maka kelompok yang paling rentan berpotensi terus tertinggal,” pungkasnya.(*)
