Diduga Menambang Tanpa RKAB di PT Pandu, LIRA Sultra Desak Bareskrim Periksa PT ‘W’

KENDARI - Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri segera turun tangan memeriksa dugaan aktivitas penambangan ilegal di wilayah Sulawesi Tenggara.

Desakan ini mencuat setelah PT ‘W’ diduga kuat melakukan aktivitas produksi komoditas pertambangan tanpa mengantongi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sah di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Pandu Urane Perkasa (PUP) di Konawe Selatan.

Aktivitas penambangan tanpa persetujuan RKAB dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan pelanggaran berat terhadap regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), setiap pemegang IUP wajib menyusun dan mendapatkan persetujuan RKAB sebelum memulai tahapan produksi.

“Jika terbukti melanggar, tindakan tersebut masuk dalam kategori pertambangan ilegal (illegal mining) yang merugikan pendapatan negara dan merusak lingkungan sekitar,” ucap Gubernur LIRA Sultra, Jefri Rembasa, ST, Jumat, 5/6/2026.

Alumni Pertambangan UHO Kendari ini menyatakan bahwa aparat penegak hukum, khususnya Bareskrim Polri, harus segera melakukan peninjauan lapangan  guna menghentikan operasi tersebut dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat.

“LIRA Sultra menilai pembiaran terhadap aktivitas tanpa RKAB ini mencederai tata kelola niaga sektor pertambangan di Bumi Anoa dan menuntut transparansi penuh dalam proses penegakan hukumnya” lanjut Bung Jefri, sapaan akrabnya.

Selain itu, kata Bung Jefri, sejumlah alat berat eksavator yang berkisar 10 unit tersebut diduga milik manajemen PT ‘W’ yang beroperasi tanpa menunggu terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari Kementerian ESDM RI.

Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak PT ‘W’ dan PT. PUP.(*)