Warga Resah, Proyek Pembangunan di UM Sumbar Diduga MarkUp

JAKARTA - Pekerjaan Pembangunan Gedung di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumbar) diduga markup atau indikasi penggelembungan anggaran. Dugaan ini mendapat perhatian publik, dan sampai mendapat tanggapan Menteri OKK DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Pusat.

"Ada isu indikasi pengelembungan biaya (mark up) yang dilaporkan elemen masyarakat kepada DPP LIRA melalui Menteri OKK LIRA, dan berdasarkan azas dugaan tak bersalah ini diduga sejumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di beberapa tempat terjadi penggelembungan biaya akan kita lakukan investigasi nantinya," ujar Menteri OKK DPP LIRA Munahar S Sos kepada suaralira.com beberapa waktu lalu di Jakarta.

Dikatakannya, laporan masayarakat Sumatera Barat ini nanti akan kita pertanyakan ke Muhammadyah Pusat, hingga ke sektoral tata kelola keuangan kampus-kampus Muhammadyah. Hal ini seperti di Universitas Muhammadyah Sumatera Barat, ada laporan masyarakat tentang pekerjaan dibeberapa Kampus di Sumbar mulai dari Kampus Padang, Bukittinggi, Padang Panjang dan Payakumbuh dengan nilai total proyek lebih kurang Rp 24 Miliar beberapa tahun lalu yang diduga ada masalah.

Selain itu, DPP LIRA melalui Menteri OKK akan mempertanyakan perihal laporan masyarakat Sumbar ini ke DPP Muhammadiyah. Namun lebih awal nantinya kita akan minta klarifikasi kepada pihak yang diduga selaku pemangku kebijakan yang menangani program pembangunan untuk kepentingan umat dari kakangan Muhammadyah, tukas Munahar yang juga warga asli Sumbar.

"Kegaduhan dikalangan masyarakat, atas dugaan markup harga atau penggelembungan harga beberapa proyek pembangunan dan proyek lainnya yang di kelola oknum Universitas Muhammadyah Sumbar. Kita akan menyurati pak Rektor lebih awal, dan apa perkembangannya akan kita publish untuk kepentingan publik kedepan," paparnya.

Sebelumnya beredar isu yang tersebut juga menjadi perbincangan diantara alumni UM Sumbar. Ada beberapa kalangan alumni juga pernah berkomentar dan jika benar hal ini diniali dugaan markup tersebut bagian perbuatan tercela, karena Kampus Muhammadyah ini tempat-tempat orang yang paham akan nilai agama.

Makanya, dengan kisruh dan laporan masyarakat ini nantinya akan kita tindaklanjuti. Usai Idul Adha ini nanti akan kita surati lebih awal pihak kampus yang terkait dengan pembangunan, lalu kita akan telusuri tata kelola keuangan di Muhammadyah terkait program pembangunan di kampus-kampusnya, tegas Munahar sambil menutup.

Sementara itu awak media mencoba minta keterangan Rektor Universitas Muhammadya yang disampaikan Wakil Rektor II Bidang Keuangan UM Sumbar, Puguh Setiawan mengatakan pengelolaan sudah sesuai mekanisme dan ketentuan daerah setempat.

"Terkait isu yang beredar tentang adanya dugaan markup harga dan indikasi pengelembungan harga pada Pembangunan Gedung Lokal UM Sumbar adalah tidak benar. Dalam hal ini, dalam penyusunan harga satuan pada RAB, tim sudah mengacu pada harga satuan pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh Dinas PU setempat, ujar Puguh sambil menutup.(*)